JAKARTA - DumaiPortal.com - Memasuki usianya yang ke-100 tahun, industri CPO (crude palm oil) masih menghadapi berbagai persoalan elementer. Oleh karena itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta dukungan nyata dari berbagai pihak, terutama pemerintah agar industri ini tetap menjadi andalan Indoesia.
"Saat ini komoditi CPO telah masuk ke persaingan global, black campaign (kampanye hitam) bukan hanya muncul dari LSM tetapi juga sudah masuk ke grup konsumen bahkan negara, seperti yang terjadi di Eropa. Mereka menekan kita dengan mnerapkan standar yang tinggi tapi nggak jelas dasarnya,"ujar Sekjen Gapki, Joko Supriyono, Jumat (8/4/2012).
Hal itu dinilai terkait dengan upaya negara-negara Eropa untuk menekan pemasaran CPO di wilayahnya. Maklum di negeri mereka hanya beberapa komoditi yang bisa dijadikan minyak nabati seperti bunga matahari dan repeseed. "Pemerintah harusnya berada di depan. Kalau Eropa tidak fair, pemerintah yang seharusnya komplain karena kontribusi kita ke negara sudah sangat besar,"tuturnya.
Sayangnya hingga saat ini pemerintah masih belum sepenuhnya mendukung kinerja industri CPO nasional. Seperti masih diterapkannya pajak ekspor (PE) yang tinggi dengan dalih untuk menekan ekspor dan menurunkan harga minyak goreng dalam negeri. "Buktinya, ekspor CPO masih tetap besar, harga minyak goreng juga tinggi. Ini membuktikan instrumen PE sudah tidak efektif,"cetusnya.
Joko menilai pajak ekspor justru mendistorsi kinerja industri CPO dalam negeri. Selain menurunkan margin yang diperoleh produsen, pajak tinggi itu secara langsung juga menurunkan harga yang diterima petani. Sementara pengembangan pasar ekspor industri hilir juga terganggu. "Pasar dalam negeri tidak begitu besar, konsumsi minyak goreng dalam negeri, misalnya, hanya 4,5 juta ton pertahun,"tambahnya seperti dikutip JPPN.com.
Selain itu masalah infrastruktur juga masih menjadi kendala klasik untuk mengembangkan industri ini ke daerah-daerah terpencil. Padahal pembukaan lahan kelapa sawit secara nyata bisa menumbuhkan ekonomi daerah setempat. "Padahal pada tahun 2015, kita proyeksikan pertumbuhan produksi di wilayah timur seperti Kalimantan Sulawesi bisa 30 persen. Sementara ini kita masih fokus di Sumatera,"lanjutnya.
Demikian juga masalah peng-alokasi-an lahan untuk perkebuhan dan hutan di setiap wilayah, belum terdata dengan baik. Hingga saat ini baru dua provinsi yang menyelesaikan implementasi Undang-Undang Tata Ruang yaitu Gorontalo dan Kalimantan Selatan. Hal ini tentunya menghambat ekspansi lahan. "Memang harus ada dukungan nyata dari pemerintah,"tegasnya.
Menurut dia, pemerintah perlu mendukung sepenuhnya pengembangan industri kelapa sawit karena kontribusi yang telah diberikan selama ini sangat besar. Setidaknya hingga kini sudah ada 3,73 juta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di sector ini. Kontribusi sektor kelapa sawit sekitar enam persen dari PDB (product domestic bruto). "Sumbangan devisa dari ekspor CPO dan produk turunannya pada tahun 2010 mencapai USD 14 miliar,"tegasnya.
Indonesia dan Malaysia adalah negara produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar dunia. Tetapi sejak tahun 2006, Indonesia terus menjadi negara produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia. "Produksi minyak kelapa sawit Indonesia 21,90 juta ton dengan ekspor sebesar 16,35 juta ton, sementara Malaysia produksinya 16,90 juta ton dengan ekspor 36,53 juta ton,"jelasnya.(dpo)
Judul : Pajak Ekspor Hambat Industri CPO
Deskripsi : JAKARTA - DumaiPortal.com - Memasuki usianya yang ke-100 tahun, industri CPO (crude palm oil) masih menghadapi berbagai persoalan elementer....
