SEPUCUK surat dari Sultan Ottaman Turki untuk Sultan Aceh muncul di jejaring sosial Twitter . Surat itu berasal dari abad ke-15.
Adalah akun Lost Islamic History @LostIslamicHist yang memuat surat itu disertai pengantar, "A letter from the Ottoman sultan in #Istanbul to the sultan of #Aceh, in #Indonesia (1500s)."
Postingan itu memang tidak menjelaskan secara detail isi surat itu. Namun, jika mengacu kepada sejarah. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Utsmani sejak abad 15. Saat itu Turki merupakan kerajaan kekhalifahan Islam terbesar di dunia setelah berhasil menaklukkan Konstatinopel yang dikuasai pasukan Eropa.
Hubungan antara Kesultanan Aceh dengan Ottoman Turki Istambul dimulai sejak masuknya pedagang-pedagang Eropa ke nusantara. Para pedagang asal Eropa itu kerap mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan di semenanjung Malaka, termasuk Aceh.
Guna menghadapi imperialisme bangsa Eropa tersebut, Kerajaan Aceh mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan tetangga termasuk dari Khalifah Abdul Aziz dari ke khalifahan Turki Utsmani pada tahun 1563 M.
Utusan dari Aceh membawa serta hadiah-hadiah berharga dari Sultan untuk dipersembahkan kepada penguasa Turki. Hadiah-hadiah itu antara lain berupa emas, rempah-rempah dan lada.
Bersama utusan itu, Sultan Aceh Alauddin Mahmud Syah mengirimkan sepucuk surat resmi kepada khalifah. Berikut petikan surat tersebut :
“Sesuai dengan ketentuan adat istiadat kesultanan Aceh yang kami miliki dengan batas-batasnya yang dikenal dan sudah dipunyai oleh moyang kami sejak zaman dahulu serta sudah mewarisi singgasana dari ayah kepada anak dalam keadaan merdeka.
Sesudah itu kami diharuskan memperoleh perlindungan Sultan Salim si penakluk dan tunduk kepada pemerintahan Ottoman dan sejak itu kami tetap berada di bawah pemerintahan Yang Mulia dan selalu bernaung di bawah bantuan kemuliaan Yang Mulia almarhum sultan Abdul Majid penguasa kita yang agung, sudah menganugerahkan kepada almarhum moyang kami sultan Alaudddin Mansursyah titah yang agung berisi perintah kekuasaan.
Kami juga mengakui bahwa penguasa Turki yang Agung merupakan penguasa dari semua penguasa Islam dan Turki merupakan penguasa tunggal dan tertinggi bagi bangsa-bangsa yang beragama Islam. Selain kepada Allah SWT, penguasa Turki adalah tempat kami menaruh kepercayaan dan hanya Yang Mulialah penolong kami.
Hanya kepada Yang Mulia dan kerajaan Yang Mulialah kami meminta pertolongan rahmat Ilahi, Turkilah tongkat lambang kekuasaan kemenangan Islam untuk hidup kembali dan akhirnya hanya dengan perantaraan Yang Mulialah terdapat keyakinan hidup kembali di seluruh negeri-negeri tempat berkembangnya agama Islam.
Tambahan pula kepatuhan kami kepada pemerintahan Ottoman dibuktikan dengan kenyataan, bahwa kami selalu bekerja melaksanakan perintah Yang Mulia. Bendera negeri kami, Bulan Sabit terus bersinar dan tidak serupa dengan bendera manapun dalam kekuasaan pemerintahan Ottoman; ia berkibar melindungi kami di laut dan di darat.
Walaupun jarak kita berjauhan dan terdapat kesukaran perhubungan antara negeri kita namun hati kami tetap dekat sehingga kami telah menyetujui untuk mengutus seorang utusan khusus kepada Yang Mulia, yaitu Habib Abdurrahman el Zahir dan kami telah memberitahukan kepada beliau semua rencana dan keinginan kami untuk selamanya menjadi warga Yang Mulia, menjadi milik Yang Mulia dan akan menyampaikan ke seluruh negeri semua peraturan Yang Mulai.
Semoga Yang Mulai dapat mengatur segala sesuatunya sesuai dengan keinginan Yang Mulia. Selain itu kami berjanji akan menyesuaikan diri dengan keinginan siapa saja Yang Mulia utus untuk memerintah kami.
Kami memberi kuasa penuh kepada Habib Abdurrahman untuk bertindak untuk dan atas nama kami.
Yang Mulia dapat bermusyawarah dengan beliau karena kami telah mempercayakan usaha perlindungan demi kepentingan kita.
Semoga harapan kami itu tercapai. Kami yakin, bahwa Pemerintah Yang Mulia Sesungguhnya dapat melaksanakannya dan kami sendiri yakin pula,bahwa Yang Mulia akan selalu bermurah hati”.
Petikan isi surat tersebut dikutip dari Seri Informasi Aceh th.VI No.5 berjudul Surat-surat Lepas Yang Berhubungan Dengan Politik Luar Negeri Kesultanan Aceh Menjelang Perang Belanda di Aceh diterbitkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh tahun 1982 berdasarkan buku referensi dari Anthony Reid, ”Indonesian Diplomacy a Documentary Study of Atjehnese Foreign Policy in The Reign of Sultan Mahmud 1870-1874”, JMBRAS, vol.42, Pt.1, No.215, hal 80-81 (Terjemahan : R. Azwad).
Kerjasama yang ditawarkan Kerajaan Aceh itu mendapat tanggapan dari Khalifah Turki Utsmani. Khalifah Abdul Aziz segera mengirimkan surat balasan disertai alat-alat perlengkapan perang (termasuk meriam yang kemudian dinamakan dengan meriam lada sicupak).
Selain itu, Sultan Turki juga mengirimkan bantuan berupa dua kapal perang dan 500 orang tenaga berkebangsaan Turki untuk mengelola kapal-kapal tersebut. Di antara 500 orang tersebut terdapat ahli-ahli militer yang dapat membuat kapal-kapal perang, baik ukuran besar maupun ukuran kecil. Mereka juga mampu membuat meriam-meriam berukuran besar.
Turki juga memberikan sejumlah meriam berat beserta perlengkapan-perlengkapan militer lainnya kepada Aceh. Semuanya itu tiba di pelabuhan Aceh dengan selamat pada tahun 1566 atau 1567 M.
Mengenai bantuan dua buah kapal dan 500 orang awak kapal serta teknisi tersebut, C.R Boxer dalam A Note On Portugese Reactions of The Revival of The Red Sea Spice Trade and The Rise of Acheh, 1540-1600, menerangkan dalam paper nya pada acara konferensi Internasional Sejarah Asia di Kuala Lumpur yang diselenggarakan oleh Departement of History, University of Malaya, 5-10 Agustus 1968, bahwa para utusan Aceh yang berhasil sampai ke Turki itu telah mampu meyakinkan pihak kerajaan Islam terbesar itu mengenai keuntungan perdagangan rempah-rempah dan lada di Nusantara.
Keuntungan ini, kata dia, akan tercapai apabila orang-orang Portugis yang berada di Malaka berhasil diusir oleh pasukan Kerajaan Aceh dengan bantuan Turki.
Dalam suratnya, Sultan Turki juga mengatakan sejak saat itu Aceh selaku negara bawah angin yang berada di selat Malaka merupakan negara lindungan Imperium Turki di bawah pemerintahan kekhalifahan. Artinya, siapapun yang mengganggu kedaulatan Aceh, berarti akan berhadapan dengan pemerintahan kekhalifahan Turki.
Selain tahun 1563 Masehi, hubungan antara Turki dengan Aceh kembali dilakukan dan diperkuat tiga abad setelahnya yaitu tahun 1850. Kerajaan Aceh yang diperintah oleh Sultan Ibrahim Mansyur Syah mengirim Sidi Muhammad sebagai utusannya ke Turki.
Melalui sepucuk surat, Sultan meminta agar Turki bersedia melindungi Aceh dari rongrongan Inggris dan Belanda. Sebagai hasilnya, Sultan Abdul Madjid dari Turki mengeluarkan dua pengumuman resmi kerajaan yang berisikan kesediaan Turki untuk memenuhi permintaan Sultan Ibrahim dan pengukuhannya sebagai Sultan Aceh (pada saat itu, Sultan Ibrahim Mansyur Syah adalah pemangku Sultan, 1837-1857 dan baru saja dinobatkan sebagai Sultan Aceh menggantikan sultan Ali Iskandar Syah yang memerintah Kerajaan Aceh sebelumnya).
Sultan Abdul Madjid juga menginstruksikan Gubernur Yaman agar selalu memperhatikan dan mengawasi kepentingan Aceh. (Anthony Reid, op. cit, hal. 84).
Dukungan positif yang ditunjukkan Turki ini, tentu saja disambut gembira oleh Sultan Ibrahim terutama yang berkaitan dengan isi pengumuman kedua, dimana Turki memberikan dukungan politis kepada Sultan Ibrahim untuk menjadi sultan Aceh.
Sultan Ibrahim Mansyur Syah juga mendapatkan Bintang Penghargaan (Mejidie) dari Sultan Turki sebagai ungkapan balas jasa atas kepercayaan Aceh terhadap negara tersebut.
Namun, mengenai bantuan senjata yang diharapkan oleh Aceh, sampai pecahnya perang Belanda di Aceh (1873) tidak pernah tiba dari Turki.
Perlu diketahui, berdasarkan pemberitaan dari Reuters, Turki sempat memberangkatkan puluhan kapal perang menuju Aceh guna membantu menghadapi Belanda. Namun, akibat informasi yang dikeluarkan oleh Reuters tersebut, Kerajaan Turki urung ikut campur tangan disebabkan adanya tekanan negara internasional. Saat itu imperium Turki sudah tidak kuat lagi seperti pada masa kekhalifahan.
