DUMAI - DumaiPortal.com - Pemko Dumai dinilai lamban dalam mengatasi persoalan pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak pada keterlambatan penetapan dan pengesahan APBD setiap tahunnya. Oleh karnanya, pemerintah daerah diminta untuk melaporkan keterlambatan tersebut kepada kementrian dalam negri sebagai dasar fasilitas penyelesaian Ranperda tentang APBD tersebut oleh Kemendagri.
Ketua Fraksi Demokrat Plus DPRD Dumai, Prapto Sucahyo, menyebutkan persoalan ini tidak terlepas dari ketidak mampuan kepala daerah dalam mengatur pemerintahan, sehingga tidak dapat menciptakan system kinerja SKPD yang efektif efisien dan transparan.
“Karut marut pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai yang sudah pada stadium kronis, Ini tercermin dari ketidakmampuan Pemerintah Kota Dumai dalam menyelanggarakan pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.” paparnya.
Dalam penetapan APBD sudah diatur oleh Kemendagri melalui surat edaran yang dikeluarkan pada 29 Oktober 2012 lalu dengan nomor surat 903/4338/SJ perihal percepatan penetapan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2013 mendatang.
“Surat edaran Kemendagri tersebut diperuntukkan bagi seluruh walikota dan nupati se Indonesia. Dari gambaran hari ini kemungkinan paling cepat APBD 2013 untuk Kota Dumai akan disahkan pada April 2013, hal itu jelas bahwa pemerintah Kota Dumai terlambat dalam percepatan penetapan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2013.” jebutnya.
Akibat keterlambatan itu, pemerintah Kota Dumai harus melaporkan keterlambatan percepatan penetapan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2013 nantinya kepada Kemendagri sebagai dasar fasilitas penyelesaian Ranperda tentang APBD tersebut oleh Kemendagri.(dpo)
Judul : Pemko Dumai Dinilai Lambat Siapkan APBD 2013
Deskripsi : DUMAI - DumaiPortal.com - Pemko Dumai dinilai lamban dalam mengatasi persoalan pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak pada keterla...
