DUMAI - DumaiPortal.com - Pembangunan pelabuhan darurat yang ditenggarai oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Dumai, di situs cagar budaya Sungai Dumai terhadap CV. Mitra Mandiri, mendapat kritikan tajam dari Dewan Kesenian Daerah (DKD) dan Depot Kreastifitas Anak Melayu (DEKAM) Dumai.
Tidak hanya sampai di situ, mereka (DKD dan DEKAM) akan mensomasi PT. Pelindo I cabang Dumai atas tindakan perusahaan yang sudah melanggar nota kesepahaman yang dibuat beberapa bulan lalu.
Demikian disampaikan ketua DEKAM Dumai, Kamartias Abdul Jalil dalam konfrensi pers yang dilaksanakan di Hotel Sri Kembar, dengan menghadirkan Sekertaris DKD Dumai, Agus S Alam, Sabtu (01/06/2013) siang kemarin.
Ditegaskan pria yang akrab disapa dengan tyas ini, pihaknya akan mensomasi PT Pelindo karena sudah melanggar nota kesepahaman terkait pembangunan pelabuhan darurat di atas lahan situs cagar budaya Sungai Dumai.
"Kita akan melakukan perlawanan kepada Pelindo Dumai, yang mengeluarkan surat perjanjian untuk perusahaan CV. Mitra Mandiri melakukan pembangunan pelabuhan darurat diatas lokasi situs cagar budaya Sungai Dumai," tegas Tyas.
"Padahal, tertanggal 12 Oktober 2005 telah lahir nota kesepahaman dengan tuntutan beberapa item penting yang ditandatangani 11 instansi terkait sampai saat ini belum dipenuhi oleh pihak PT. Pelindo I Cabang Dumai," ungkap Kamartias diamini budayawan lainnya.
Kamartias sesali sikap PT Pelindo I yang sudah mengangkangi nota kesepahaman yang ditanda tangani oleh berbagai pihak termasuk pihak Pelindo sendiri. "Apa gunanya kesepahaman itu dikeluarkan jika pembangunan pelabuhan rakyat di kuala sungai Dumai saat ini dilakukan," ujarnya.
"Kami menilai saat ini Pelindo Dumai sudah berani menghapuskan situs cagar budaya yang dimiliki daerah ini. Untuk itu, kami selaku orang yang ikut mendatangani nota kesepakatan itu melakukan perlawanan," tegasnya. (dpo-03)
