Edik Nantes (bahasa Inggris: The Edict of Nantes) adalah sebuah maklumat atau perjanjian yang dibuat pada
13 April 1598 pada masa pemerintahan raja Henry IV di Perancis. Isi dari Edik tersebut adalah pemberian hak hidup bagi kaum Protestan, terutama golongan Calvinis di Perancis sambil tetap mengakui Perancis sebagai sebuah negara Katolik. Tujuan dikeluarkannya edik tersebut adalah kesatuan rakyat Perancis. Edik ini memisahkan urusan sipil dari kesatuan keagamaan, untuk pertama kalinya memperlakukan orang-orang Protestan lebih dari sekedar mereka yang memisahkan diri dari gereja resmi saat itu (Gereja Katolik Roma) ataupun yang digolongkan heretik.
Dengan demikian ini membuka jalan untuk sekularisme dan toleransi. Dalam menawarkan kebebasan hati nurani (kebebasan berpikir) secara umum kepada setiap orang, Edik ini juga memberi banyak kemudahan spesifik kepada orang Protestan, misalnya amnesti dan pemulihan hak-hak sipil mereka, termasuk hak untuk bekerja dalam bidang apapun serta bekerja untuk negara dan untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada raja. Keluarnya Edik ini menandai berakhirnya Perang Agama di Perancis yang membawa penderitaan di pertengahan akhir abad ke-16.
Edik Nantes yang ditandatangani oleh Henry IV terdiri dari 4 teks dasar, meliputi teks utama yang terdiri dari 92 butir dan umumnya didasarkan atas perjanjian perdamaian yang pernah ditandatangani namun gagal diterapkan selama perang berlangsung. Edik ini juga memasukkan 56 butir khusus ("particular") yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang Protestan. Misalnya, negara Perancis menjamin perlindungan bagi orang Protestan Perancis yang bepergian ke luar negeri terhadap Inkuisisi.
Paus Klemens VIII menyampaikan protes: "Ini menyalibkan aku", ketika mendengar Edik ini. Dua bagian terakhir terdiri dari brevets ("surat paten") yang berisi klausul militer dan pastoral. Kedua brevets ini dicabut pada tahun 1629 oleh Louis XIII dari Perancis, setelah perang sipil keagamaan yang terakhir.
Kedua surat patent merupakan suplemen Edik untuk memberi orang Protestan (50-100) tempat yang aman (places de sûreté), yang adalah markas militer seperti di La Rochelle, dengan dukungan raja yang membayar 180,000 écu setahun, bersama dengan tambahan 150 benteng darurat (places de refuge), untuk dipelihara dengan biaya sendiri dari golongan Huguenot. Tindakan toleransi sedemikian ini sangat tidak biasa di Eropa Barat, dimana kebiasaan yang lazim memaksa orang-orang untuk mengikuti agama penguasa mereka — penerapan prinsip cuius regio, eius religio.
Meskipun memberi sejumlah hak-hak kepada orang Huguenot, Edik ini menegaskan kembali bahwa agama Katolik (Roma) adalah agama resmi di Perancis. Orang Protestant tidak mendapat pengecualian dari pembayaran perpuluhan (tithe) dan wajib menghormati hari-hari raya Katolik serta pembatasan mengenai perkawinan. Pemerintah membatasi kebebasan beribadah Protestan dalam wilayah geografis tertentu. Edik ini hanya menangani kehidupan bersama Protestan dan Katolik; tidak disebut mengenai orang Yahudi, maupun orang Islam, yang diberi asilum sementara di Perancis ketika orang-orang "Morisco" diusir dari Spanyol.
Surat keputusan asli yang dimaklumkan sekarang ini hilang. Archives Nationales di Paris mengawetkan hanya naskah yang lebih pendek, dimodifikasi oleh konsesi yang diperoleh dari Raja oleh para imam dan Parlemen Paris, yang tertunda 10 bulan sebelum akhirnya ditandatangani dan dimeteraikan ke naskah utama pada tahun 1599. Salinan Edik pertama, yang dikirim untuk disimpan kepada orang Protestan di Jenewa masih ada. Parlemen-parlemen di provinsi-provinsi sempat bersikeras melawan; yang paling keras kepala, parlemen Rouen, baru melaksanakan sepenuhnya pada tahun 1609.
Tempat penandatanganan tidak dapat dipastikan. Edik itu sendiri hanya memuat "diberikan di Nantes, pada bulan April, pada tahun Tuhan kita seribu lima ratus dan sembilan puluh delapan". Di akhir abad ke-19 tradisi Katolik menyebut bahwa penandatanganan terjadi di "Maison des Tourelles", rumah pedagang Spanyol yang kaya, André Ruiz; rumah itu dihancurkan dalam pemboman saat Perang Dunia II.
Edik ini tetap tidak diubah, didaftarkan oleh parlemen sebagai "hukum fundamental dan tidak dapat ditarik kembali (irrevocable)," dengan perkecualian kedua brevets, yang berlaku 8 tahun, kemudian diperbarui oleh Henry pada tahun 1606 dan pada tahun 1611 by Marie de Médecis, yang menegaskan Edik ini seminggu setelah pembunuhan Henry, menyulut ketakutan orang Protestan akan adanya pembantaian lagi seperti "Pembantaian hari St. Bartholomew" yang pernah terjadi. Subsidi kemudian dikurangi perlahan-lahan, setelah Henry memperoleh kuasa yang lebih aman atas seluruh negara.
Pada saat perjanjian damai Montpellier pada tahun 1622, mengakhiri revolusi Huguenot di Languedoc, kota berbenteng orang Protestan dikurangi menjadi dua saja, La Rochelle dan Montauban. Kedua brevets seluruhnya ditinggalkan pada tahun 1629, oleh Louis XIII dari Perancis, setelah pengepungan kota La Rochelle, yaitu Cardinal Richelieu memblokade kota itu selama 14 bulan.
Selama sisa masa pemerintahan Louis XIII dan terutama selama Louis XIV masih kecil, penerapan Edik ini berubah-ubah tahun demi tahun, disuarakan dalam deklarasi dan perintah. Keputusan Dewan berfluktuasi menurut gelombang politik dalam negeri dan hubungan Perancis dengan negara-negara lain. Pada bulan Oktober 1685, Louis XIV dari Perancis, cucu Henry IV, mencabut Edik ini dan menyatakan Protestantisme ilegal dengan "Edik Fontainebleau". Tindakan ini, umumnya disebut'revokasi Edik Nantes,' membawa akibat sangat buruk bagi Perancis.
Meskipun tidak terjadi lagi perang antar agama, sebanyak 400.000 orang Protestan memilih meninggalkan Perancis, kebanyakan pindah ke Britania Raya, Prusia, Belanda, Swiss, Afrika Selatan dan koloni-koloni baru Perancis di Amerika Utara. Eksodus ini menyebabkan Perancis kehilangan banyak orang-orang yang paling ahli dan rajin bekerja, sebagian membantu musuh Perancis di Belanda dan Inggris. Revokasi atau Pembatalan Edik Nantes juga menghancurkan persepsi luar negeri terhadap Louis XIV, membuat negara Proteston yang berbatasan dengan Perancis lebih memusuhi pemerintahannya.
Pada saat revokasi Edik iniFrederick Wilhelm mengeluarkan "Edik Potsdam", yang mendorong orang Protestan datang ke Brandenburg, Prussia. Kebebasan beribadah dan hak sipil untuk orang bukan Katolik di Perancis baru dipulihkan saat penandatanganan "Edik Versailles", yang dikenal sebagai "Edik Toleransi", oleh Louis XVI dari Perancis 102 tahun kemudian, pada tanggal 7 November 1787. Edik ini dilaksanakan oleh parlemen 2 bulan kemudian, di akhir Ancien Régime.
