IGGI - Inter Governmental Group on Indonesia atau Kelompok Antar Pemerintah bagi Indonesia adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Anggota IGGI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan Amerika Serikat. IGGI mengadakan pertemuan pertamanya pada 20 Februari 1967 di Amsterdam. Indonesia saat itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dari 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan dua kali pertemuan setiap tahunnya, namun sejak 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik. Bantuan awal IGGI adalah dalam penyusunan program rencana lima tahun Indonesia, Repelita I (1969-1973) dan pendanaan 60% darinya.
Diawali dengan keberhasilan Indonesia menggalang dukungan dan menegosiasikan utangnya kepada para kreditur dalam forum Paris Club, ketika itu dirasakan perlunya suatu forum antar pemerintah yang memberikan dukungan baik dana maupun pemikiran terhadap arah pembangunan Indonesia. Sebagai penerima bantuan pemikiran dan juga tentunya pinjaman luar negeri, Indonesia dalam kurun waktu itu sudah sangat terbiasa menerima berbagai masukan. Indonesia menjadi semacam laboratorium yang lengkap bagi para ekonom manca negara yang tergabung dalam IGGI. Setiap tahunnya Indonesia menjabarkan rencana pembangunan dalam forum IGGI, untuk kemudian mendapat banyak analisa, masukan, dan arahan. Wajar saja jika ketika itu Belanda sangat vokal beropini terhadap pembangunan Indonesia dalam kapasitasnya sebagai ketua IGGI.
Sejarah - Setelah memasuki rezim Orde Baru, sifat politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif berganti dengan politik yang bersifat kooperatif. Indonesia yang selama masa Demokrasi Terpimpin memiliki hubungan yang kurang baik dengan negara–negara Barat mulai memperbaiki hubungan tersebut sesudah memasuki rezim Orde Baru. Hal ini dilakukan terutama karena orientasi politik luar negeri Indonesia berubah haluan menjadi pembangunan ekonomi dalam negeri melalui kerja sama dengan negara–negara lain. Kerja sama dengan negara–negara lain ini dibuka untuk mendapatkan bantuan luar negeri demi melaksanakan pembangunan ekonomi dalam negeri. Diplomasi yang dilakukan oleh Orde Baru banyak disebut sebagai ”Diplomasi Pembangunan” (Diplomacy For Development). Salah satu hasil diplomasi pembangunan Orde Baru terkait dengan upaya untuk mendapatkan bantuan luar negeri adalah Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI/Kelompok Antarpemerintah Mengenai Indonesia).
Usaha untuk membentuk IGGI tersebut mulai dilakukan pada bulan September 1966 dalam pertemuan antara 12 negara kreditor yang dilaksanakan di Tokyo untuk mengetahui rencana Indonesia dalam memperbaiki keadaan ekonomi dan evaluasi IMF akan rencana tersebut. Dalam forum ini, Indonesia berhasil menggalang dukungan dan menegosiasikan utangnya kepada para kreditur dalam forum Paris Club dan dirasakan perlunya forum antar pemerintah untuk membantu pembangunan di Indonesia, baik berupa dana maupun pemikiran. Kesepakatan untuk membentuk sebuah forum formal dalam rangka membantu perekonomian Indonesia dicapai pada pertemuan ini. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keberhasilan diplomasi pembangunan waktu itu. Pada tanggal 20 Februari 1967, IGGI dibentuk melalui pertemuan formal di Amsterdam yang dihadiri oleh sejumlah negara kreditor utama dan lembaga Internasional.
Sejak pendiriannya pada tahun 1967, IGGI memainkan peran yang krusial dalam mengatur tanggapan komunitas keuangan internasional terhadap krisis finansial yang dihadapi Indonesia. IGGI menrupakan forum Internasional yang menjadi perantara koordinasi antara Indonesia dan bank–bank Internasional dalam hal ide–ide pembangunan dan program bantuan keuangan. Diplomasi pembangunan Indonesia pada masa awal Orde Baru tersebut dapat dikatakan berhasil dalam memperoleh bantuan luar negeri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diplomasi ekonomi, yaitu mengamankan resources ekonomi yang berasal dari luar negeri untuk pembangunan ekonomi luar negeri. Dalam hal ini, resources ekonomi utama yang berusaha diamankan adalah bantuan luar negeri yang berasal dari negara–negara maju. Namun, jika kita lihat kembali kondisi dunia pada masa terbentuknya IGGI, maka dapat kita lihat kepentingan para negara kreditor tersebut dalam terbentuknya IGGI.
Seperti yang kita tahu, pada masa itu, dunia sedang berada dalam era Perang Dingin. Pembentukan IGGI ini dapat kita anggap sebagai pelaksanaan dari teori containment untuk mencegah Indonesia kembali memihak blok Timur seperti pada masa Demokrasi Terpimpin. Indonesia dinilai sebagai sebuah negara yang sangat strategis dalam pelaksanaan teori containment ini karena merupakan negara Asia Tenggara yang cukup terkemuka. Karena itu, penanaman pengaruh blok Barat pada Indonesia dinilai sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan pengaruh blok Barat di kawasan Asia Tenggara. Masuknya bantuan luar negeri tersebut juga bertujuan untuk mengendalikan berbagai kebijakan dalam negeri Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengamankan kepentingan para negara kreditor tersebut di Indonesia, terutama kepentingan ekonomi.
Sebagai contoh yang sangat jelas, dalam sebuah wawancara yang dilakukan John Spilger terhadap Nicholas Stern sebagai pimpinan ekonom Bank Dunia, terungkap bahwa meskipun World Bank dan negara kreditor memberi pinjaman 100%, namun sebenarnya sebagian besar uang tersebut digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi negara kreditor dan hanya sekitar separuh uang pinjaman tersebut yang benar-benar masuk ke negara miskin tersebut. Pemberian bantuan dengan tujuan seperti ini membuat Indonesia terjebak dalam kondisi dependensi. Indonesia menjadi sangat tergantung dengan bantuan asing tersebut, yang terlihat dari dimasukkannya hutang luar negeri dalam daftar sumber dana APBN. Ketergantungan terhadap sumber pendanaan asing ini memungkinkan intervensi pihak asing terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dengan begitu, lewat bantuan luar negeri, maka negara–negara Barat dapat mengontrol kehidupan politik dan ekonomi dalam negeri.
Hal ini terlihat dari penguasaan pihak asing terhadap sumber daya alam di Indonesia, kemudahan masuknya barang impor dari negara–negara Barat, dan berbagai kebijakan Pemerintah yang selalu memihak terhadap perusahaan asing jika terjadi konflik antara buruh lokal dan perusahaan asing tersebut. Indonesia dalam hal ini berada dalam posisi sebagai negara perifer yang selalu bergantung pada negara–negara sentral. Indonesia diposisikan sebagai pemasok tenaga kerja yang murah serta bahan mentah dalam pembagian kerja global tersebut. Kondisi dependensia ini menjadi sebuah ”bom waktu” bagi Indonesia. Terbukti, setelah Perang Dingin berakhir dan nilai strategis Indonesia dalam teori containment hilang, maka berbagai akses terhadap sumber pendanaan luar negeri tersebut menjadi sulit. Stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri menjadi terganggu dan akhirnya berpuncak pada terjadinya Krisis Moneter tahun 1998. Pihak asing pun telah menguasai banyak sumber daya strategis dalam negeri melalui berbagai perusahaan multinasional.
Meski begitu, di luar berbagai efek negatif yang disebabkan oleh bantuan luar negeri yang masuk ke Indonesia, terbentuknya IGGI tetap dapat dilihat sebagai keberhasilan diplomasi pembangunan pertama Indonesia, karena merupakan bentuk kepercayaan luar negeri yang dilembagakan. Terbentuknya IGGI merupakan hasil dari diplomasi pembangunan pertama Indonesia. Bantuan luar negeri yang diterima dari IGGI tersebut membawa Indonesia pada kondisi dependensia atau ketergantungan terhadap pendanaan luar negeri tersebut dan ketidakmandirian dalm penentuan kebijakan dalam negeri. Meski begitu, pembentukan IGGI ini tetap dapat dilihat sebagai keberhasilan pertama dari diplomasi pembangunan dalam mencapai sasarannya, yaitu mendapatkan mendapatkan bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia.
Puncaknya ketika PM Belanda, Pronk, yang mungkin tanpa disadarinya mengingatkan sebagian orang akan zaman Hindia Belanda. Pada Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dana bantuan IGGI akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai Belanda. IGGI kemudianpun digantikan Consultative Group on Indonesia (CGI). Keputusan ini juga terjadi setelah Ketua IGGI, Jan Pronk, mengecam tindakan Indonesia terhadap pembunuhan para pengunjuk rasa di Timor Timur pada tahun 1991 (Pembantaian Santa Cruz/Insiden Dili). Wajar pula jika menjelang Maret 1992, Indonesia memutuskan untuk tidak lagi memerlukan IGGI. Sebagai gantinya dibentuklah CGI (Consultative Group on Indonesia) yang anggotanya sama persis dengan IGGI, kecuali tanpa keikutsertaan Belanda. Sejak itulah CGI menggelar pertemuan tahunannya.
Ketika krisis ekonomi menghantam Asia Tenggara sekitar 1996 dan imbasnya terasa dalam perekonomian Indonesia pada tahun 1997, opini-opini ekonomi CGI, khususnya IMF terasa sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Puncaknya ketika Indonesia menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan IMF. Foto pimpinan IMF, Michael Camdesus, yang berlipat tangan menyaksikan Presiden Indonesia yang membungkuk menandatangani LOI, terasa menyinggung perasaan sebagian bangsa ini. Apalagi ketika ternyata resep IMF yang tertuang dalam LOI, malah membuat Indonesia makin terpuruk. Tentu pemerintah telah melakukan kajian mendalam ketika akhirnya diputuskan kita tidak lagi memerlukan forum CGI. Tentu kita telah belajar banyak dari peran IGGI dan CGI selama ini. Suka atau tidak suka, kita harus akui dengan jujur banyak pelajaran yang kita dapatkan dari forum IGGI dan CGI.
